Analisis yuridis Surat Instruksi Gubernur Banten Nomor 556/901-Dispar/2021

Oleh : Daddy Hartadi Rohmaluddin,S.H

Surat instruksi Gubernur nomor 556 Tanggal 15 Mei 2021, yg ditujukan kepada semua walikota dan Bupati se-Banten untuk melakukan penutupan destinasi wisata perlu dilakukan telaah hukum apakah surat instruksi itu merupakan Produk hukum atau bukan dan apakah melampaui kewenangan sebagai Gubernur?.

Mengingat konsideran instruksi Gubernur tersebut diantaranya berupa Pergub Banten Nomor 38 Tahun 2020 Tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19, dan Perda No. 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Covid-19.

Dalam Pasal 4 Perda Nomor 1 Tahun 2021 disebutkan Penanggulangan terdiri dari Perencanaan,pencegahan,penanganan dan penegakan. Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan cara yg dijelaskan dalam pasal 6 nya yaitu dari huruf a s/d hurup k.

Dalam hurup (b) pencegahan dilakukan dg pembatasan fisik, dalam huruf (c) dilakukan dengan menerapkan PSBB, dalam huruf (e) tidak melaksanakan kegiatan yg mengakibatkan kerumunan dan dalam huruf (h) melakukan rapid tes anti gen,dalam huruf (i) melakukan swab test pcr,dan hirup (j) menghindari tempat keramaian. Saya tidak menemukan norma pasal yg mengatur kewenangan gubernur dalam melakukan Penanggulangan dengan cara mencabut ijin dan atau menutup tempat publik atau tempat fasilitas umum.

Dari bentuk-bentuk pencegahan yg diterangkan dalam pasal 6 huruf a s/d huruf k, lebih cocok dg surat himbauan dan dilakukan penegakan hukum seperti kewajiban menggunakan protokol kesehatan dengan melakukan tes anti gen atau tes swab pcr seperti yg diatur dalam norma pasal tersebut. Yg tidak memiliki hasil antigen negatif atau swab pcr yg non reaktif baru bisa dilarang untuk mengakses tempat publik atau fasilitas umum. Jadi tidak menghilangkan hak publik untuk mengakses fasiltas umum Contohnya destinasi pantai, merupakan merupakan fasilitas publik, yg merupakan ruang publik berupa ruang sepadan pantai.

Mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang tata naskah dinas dilingkungan pemerintah daerah dijelaskan dalam
Pasal 14, bahwa bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan pemerintah provinsi, terdiri atas 4 peraturan, yaitu peraturan daerah, peraturan gubernur; peraturan bersama gubernur; dan keputusan gubernur.

Sementara naskah dinas dalam bentuk instruksi,tertuang dalam pasal 15 nya dan dijelaskan sebagaiBentuk dan susunan naskah dinas surat di lingkungan pemerintah daerah.

Jadi dalam pasal 14 diatur tata naskah dinas sebagai produk hukum dan pasal 15 tata naskah dinas bukan produk hukum dan surat instruksi merupakan naskah dinas bukan produk hukum.

Hemat saya untuk melakukan penutupan destinasi wisata, Gubernur WH harusnya mengacu kepada Permendagri 54 Tahun 2009 dan menuangkannya kedalam surat keputusan Gubernur yg merupakan naskah dinas produk hukum dan bukan kedalam surat instruksi. Karena bukan produk hukum maka instruksi gubernur WH itu bisa saja tidak dijalankan oleh Bupati dan walikota.

Demikian analisis yuridis saya terhadap surat instruksi Gubernur Banten nomor 556 Tanggal 15 Mei 2021, yg menginstruksikan penutupan destinasi wisata. *