Kedudukan hukum Instruksi Menteri Tentang PPKM, Betulkah mengikat dan dapat Memberi Sanksi?

By. Daddy Hartadi,S.H

Saya hanya ingin menyikapi yang menjadi landasan hukum dalam penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat dan PPKM Level 4-3 kepada Rakyat.

PPKM Darurat di berlakukan berdasar Instruksi Menteri Dalam Negeri No.15,dan terakhir No. 26 Tahun 2021, Bukan dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden maupun instruksi presiden. Lalu bagaimanakah kedudukan hukum Instruksi Menteri ini dalam Hierarki peraturan Perundangan di negara kita? Apakah Instruksi menteri ini bersifat mengikat, dan dapat memberi Sanksi serta memiliki kekuatan hukum?

Negara kita adalah negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Maka seluruh tindakan dan upaya dalam menjalankan semua kegiatan penyelenggaran negara harus berdasarkan hukum.

Saya akan coba menggunakan pendekatan Hierarki hukum, dimana negara kita memiliki produk hukum UU 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, Instruksi Menteri tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Lalu bagaimanakah kekuatan instruksi menteri secara hukum untuk bisa dijalankan sebagai peraturan?.

Kita bisa perhatikan pada pasal 8 ayat (1) “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Dan ditegaskan didalam pasal 8 ayat (2) “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Lalu coba kita perhatikan dengan teliti apa yang diterangkan dalam pasal 8 sudahlah sangat jelas. Dari ketentuan pasal 8 ayat (2) terdapat dua syarat agar peraturan diluar dari hierarki hukum sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat (1) untuk bisa memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, adalah harus diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Sekarang kita coba analisa, apakah PPKM adalah sebuah hal yg diamanatkan dalam undang-Undang sehingga ada perintah undang-undang agar menteri membuat peraturan menteri atau instruksi menteri untuk membuat aturantekhnis PPKM?

Yang kedua apakah instruksi menteri tentang PPKM Darurat itu merupakan sebuah kewenangan menteri, sehingga bisa dibentuk berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No.12/2011 ?.

Jika bukan merupakan sebuah perintah Undang-undang untuk diberlakukan PPKM dan tidak ada peraturan pemerintah,atau peraturan presiden maupun instruksi presiden yang memberikan kewenangan kepada menteri untuk membuat instruksi menteri dalam memberlakukan PPKM dan membuat aturan tekhnis PPKM. Maka seharusnya tidak melekat kewenangan kepada menteri dalam negeri untuk membuat instruksi menteri tentang PPKM. Seharusnya PPKM dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah,kemudian baru menteri membuat aturan turunannya berupa peraturan menteri atau instruksi menteri.

Lalu apakah Instruksi Menteri dalam negeri ini merupakan peraturan yg bisa mengikat dan berkekuatan hukum? Kita kembalikan kepada semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik ini, karena negara kita adalah negara hukum sesuai amanat konstitusi.

Melihat sisi yuridisnya, dengan mengacu kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,instruksi menteri dalam negeri tentang PPKM bisa berpotensi cacat hukum dan dapat digugat ke PTUN atau atau uji materi ke Mahkamah Agung untuk dibatalkan, atau digugat melalui pengadilan negeri sebagai dugaan perbuatan melawan hukum oleh penguasa. *DH

 

image : detik.com