Pembongkaran THM Adalah Penegakan Hukum

By. Daddy Hartadi,S.H

Rencana pembongkaran Tempat Hiburan Malam (THM) di Jalan Lingkar Selatan,Kramatwatu Kabupaten Serang oleh Pemkab Serang adalah sesuatu yg sah dan berdasarkan hukum. Pembongkaran yg akan dilakukan itu telah melalui serangkaian mekanisme dan prosedural yg dilakukan Pemkab Serang terhadap Pelaku usaha THM.

Berpegang pada peraturan daerah (Perda) No.2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari hierarki hukum yg memuat sanksi administrasi dan sanksi pidana, maka pembongkaran adalah perbuatan yg memiliki dasar hukum yg tertuang dalam norma pasal 42 ayat (2) hurup (c) sebagai bentuk paksaan pemerintah atau (bestuur dwang) yg termuat dalam Perda No.2 Tahun 2018.

Paksaan pemerintah berupa pembongkaran yg diatur dalam ayat (4) hurup (c) itu telah didahului oleh serangkaian sanksi administrasi berupa teguran pertama,kedua dan ketiga atas pelanggaran pasal 32 yaitu Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan usaha,
tempat hiburan dan keramaian tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Dimana semua teguran itu tidak diindahkan dan telah lebih dulu dilakukan penutupan dan penyegelan bangunan THM tersebut.

Dengan telah diaturnya tentang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, saya menilai seharusnya tidak ada pihak-pihak yg melakukan perlawanan atas pembongkaran tersebut terlebih menimbulkan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap petugas yg sah, yg melakukan pembongkaran tersebut. Karena dapat dijerat dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 212 KUHP.

Saya juga memberi pertimbangan dan masukan kepada pemkab Serang bukan hanya untuk mengenakan sanksi administrasi namun juga mengenakan sanksi pidana kepada para pelaku pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum dg mengenakan ketentuan pasal 45 ayat (1) yg memuat sanksi pidana bahwa Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 16,Pasal 17, Pasal 23, Pasal 24 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 32, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Untuk itu penerapan sanksi kepada para pelanggar THM sangatlah berdasar hukum dan memiliki alasan-alasan hukum yg kuat yang merupakan bagian dari penegakan perda yg harus dihormati dan dipatuhi semua pihak, karena menegakkan perda adalah menegakan hukum.

Picture